Bahan musyawarah di kelas

Relokasi Warga, Syarat Normalisasi Sungai

Senin, 3 Februari 2014 | 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya membebaskan Jakarta dari banjir, sudah saatnya diterapkan manajemen air dari hulu ke hilir. Karena itu, proyek normalisasi Kali Ciliwung yang siap dilaksanakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta tahun ini dinilai lebih realistis dibandingkan membuat waduk-waduk baru dengan pendekatan proyek.

Konsekuensinya, paling tidak sekitar 70.000 keluarga yang selama ini mendiami bantaran Kali Ciliwung, khususnya di wilayah Jakarta, harus direlokasi. Dibutuhkan rekayasa sosial yang jitu, termasuk menyiapkan permukiman baru.

Kali Ciliwung menurut rencana dilebarkan menjadi 35-50 meter ditambah jalan inspeksi 7,5 meter di dua sisi. Di Depok, Ciliwung masih selebar 10-15 meter. Begitu masuk wilayah DKI, lebarnya menciut hingga posisi ekstrem 5 meter. Kondisi ekstrem ini antara lain di Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan Cikini, Jakarta Pusat. Lebar sungai tersebut kini bervariasi akibat menjamurnya hunian penduduk di bantaran.

Pemprov DKI akan mengawali proyek normalisasi Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Warga di kawasan itu akan direlokasi ke rumah susun sewa yang disediakan pemerintah.

Penertiban secara bertahap sudah dimulai 2013 di sisi Kanal Barat di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang. Bangunan-bangunan di sisi Kanal Barat di Petamburan mulai dibongkar. Bagian yang telah dibersihkan dari warung dan bangunan liar telah disulap menjadi trotoar dan taman sepanjang 200-an meter.

Langkah yang harus diambil, antara lain, adalah mengembalikan vegetasi sungai serta membebaskan sempadan dari permukiman. Selain itu, debit air yang jatuh ke sungai pun dikurangi dengan menata area tangkapan air.

Beberapa pengembang mengambil sempadan sungai untuk lahan komersial. "Dalam PP Nomor 38 Tahun 2011 sempadan sungai adalah tanah milik negara, dan tidak boleh ada bangunan apa pun di tempat itu," kata Sahroel.

(MDN/NEL/NDY/JOS/BRO/RWN/PIN/A12/A13)

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/1340285/Relokasi.Warga.Syarat.Normalisasi.Sungai

Anies: Selama Ini Rakyat Harus Digusur supaya Kota Kelihatan Maju

Minggu, 15 Januari 2017 | 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com –  Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyindir penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alasan pembangunan.  Menurut dia, selama ini Pemprov DKI Jakarta hanya memikirkan kemajuan kota tapi tidak memerhatikan warga korban penggusuran.
"Selama ini yang dipikirkan kemajuan kota. Bahkan rakyatnya harus digusur supaya kelihatan maju," kata Anies, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).
Anies menilai, penggusuran tak perlu dilakukan di Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berpendapat kebijakan yang tepat adalah menekan angka kemiskinan di Jakarta, bukan menertibkan permukiman warga miskin.

Anies menegaskan, dia akan memajukan Jakarta dan meningkatkan layanan pendidikan serta penyediaan lapangan pekerjaan jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

Relokasi Warga Bukan Solusi Atasi Banjir

Rinaldy Sofwan & Tri Wahyuni, CNN Indonesia

Dengan perlebaran sampai 50 meter, berarti sebagian besar perumahan di Kampung Pulo dan Bukit Duri akan habis. Karena itu, warga sempat mengajukan agar perlebaran hanya dilakukan sampai 35 meter. "Itu menurut kami lebar sungai yang wajar. Kebanyakan sungai di manapun lebarnya berada di kisaran itu," kata Sandyawan.

Dia juga menilai, relokasi warga bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di Ciliwung. Alasannya, relokasi akan mengganggu sistem ekonomi warga yang sudah sejak lama terbentuk, dan pada akhirnya, akan berimbas pada kesejahteraan warga.

"Studi ekonomi dan sejarah kami menunjukkan warga di sini sudah menjalankan usahanya sejak lama. Jika sistem itu diganggu, stabilitas ekonomi mereka pun akan terganggu," kata Sandyawan. "Walau demikian, warga juga tidak fanatik ingin tinggal di pinggiran kali. Kalau ada tempat yang tidak terlalu jauh, pasti warga setuju."

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/15/16303831/anies.selama.ini.rakyat.harus.digusur.supaya.kota.kelihatan.maju

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141123042933-20-13214/relokasi-warga-bukan-solusi-atasi-banjir/